Inilah Daftar 'Top Foreign Sell' Selasa (28/2)

saham PT Energy Tbk (ADRO) menjadi top foreign sell pada perdagangan hari ini mencapai 22,4 juta saham dari volume perdagangan 53,1 juta saham dengan total transaksi Rp100,1 miliar.

Demikian dikutip dari data BEI, Selasa (28/2/2012). IHSG ditutup naik 42,54 poin (1,1%) ke 3.903,557. Volume perdagangan 2,79 miliar lembar saham, dengan nilai transaksi Rp3,72 triliun. Investor asing tercatat melakukan aksi jual dengan net foreign sell 

 Urutan kedua saham GIAA dengan penjualan asing mencapai 12,7 juta saham dari volume perdagangan 24,9 juta saham. Urutan ketiga saham UNSP mencapai 11,1 juta saham dari volume perdagangan 26,7 juta saham. Urutan keempat saham BBRI mencapai 11,04 juta saham dari volume perdagangan 32,6 juta saham.

Urutan kelima saham ELTY mencapai 9,7 juta saham dari volume perdagangan 51,6 juta saham. Urutan keenam saham AKRA mencapai 8,6 juta saham dari volume perdagangan 23,5 juta saham. Urutan ketujuh saham BBNI mencapai 5,3 juta saham dari volume perdagangan 24,6 juta saham.

Urutan kedelapan saham CPIN mencapai 5,1 juta saham dari volume perdagangan 10,9 juta saham. Urutan kesembilan saham BSDE mencapai 4,7 juta saham dari volume perdagangan 16,4 juta saham. Urutan kesepuluh saham BBKP mencapai 4,2 juta saham dari volume perdagangan 9,5 juta saham.

PAMI Desak KPK Segera Usut Kasus Dugaan Korupsi di Sulut

Ketua Umum Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) Romy Fredy Rumengan kembali mempertanyakan keseriusan KPK menangani laporan terkait dugaan korupsi yang melibatkan pejabat teras di pemerintahan propinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Rumengan menuding KPK enggan memeriksa Gubernur Sulut yakni Sinyo Harry Sarundajang.
Sarundajang lantaran ada kekuatan tertentu di tubuh KPK yang berupaya melindunginya.
"Saya dapat informasi Sarundajang punya keterkaitan hubungan keluarga dengan oknum yang miliki pengaruh di KPK," ujar Rumengan saat ditemui wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/2/2012).

Kedatangannya ke KPK kali ini juga untuk memberikan sejumlah data tambahan sebagai pelengkap berkas laporannya beberapa hari lalu.

Dalam laporannya, PAMI menduga Sarundajang terlibat korupsi yakni penyimpangan dana cadangan umum dan darurat militer di Sulawesi Utara.

PAMI juga mempertanyakan staf BPKP Praseno Hadi yang sebelumnya menjadi pemeriksa kasus ini. Sekarang, Praseno Hadi justru dipindahkan dari kantor BPKP menjadi Kepala Biro Keuangan Setprov Sulut selama dua periode kepemimpinan Gubernur Sarundajang.

"Tapi kami yakin pimpinan KPK jilid III ini tetap konsisten memberantas korupsi dengan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat termasuk dari PAMI," harapnya.

Sampai berita ini diturunkan, masih diupayakan konfirmasi dari pihak Gubernur Sulut terkait tudingan PAMI ini.

Pengacara Diganti, KPK Tetap Proses Kasus Menteri

komisi pemberatasan korupsi (KPK) tetap akan memproses laporan Achmad Rifai, walau pun dia sudah tidak menjadi kuasa hukum Mindo Rosalina Manulang lagi. Laporan itu terkait adanya menteri yang meminta jatah komisi kepada Rosalina untuk mendapatkan proyek.

"Tidak terputus. Laporannya kan sudah masuk. Mau siapapun yang melaporkan tentang tindak pidana korupsi pasti kita telaah," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Selasa (28/2).

Johan mengatakan, saat ini laporan itu masih dipelajari di unit pengaduan masyarakat (Dumas) KPK. Hingga saat ini, belum ada keputusan untuk meningkatkan laporan itu ke status penyelidikan maupun penyidikan.


Terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games, Mindo Rosalina Manulang, Senin (27/2), resmi mencabut surat kuasa Achmad Rifai dari jabatan kuasa hukumnya. Sejak menangani kasus Rosalina, Rifai, kerap mengungkapkan soal adanya permintaan komisi dari setiap kementerian yang bekerja sama dengan kerajaan bisnis milik terdakwa, M Nazaruddin, PT Permai Grup.

Salah satu laporan yang paling fenomenal, yakni permintaan komisi sebesar delapan persen dari seorang menteri. Namun, hingga akhir sebagai pengacara Rosalina, Rifai, tak berani sebut siapa sosok menteri tersebut.

Gabon Tunjuk Perdana Menteri Baru

presiden gabon Ali Bongo Ondimba menunjuk Raymond Ndong Sima sebagai perdana menteri baru di negara itu menyusul kemenangan gemilang partai yang berkuasa dalam pemilihan umum di tengah boikot oposisi.

Kepresidenan mengumumkan hal itu Senin malam bahwa Ndong Sima, 56 tahun, menteri pertanian, akan menggantikan Paul Biyoghe Mba sebagai perdana menteri.
Ini menandai kali pertama dalam sejarah Gabon bahwa perdana menteri tidak dari wilayah etnis mayoritas Fang dari Libreville, melainkan dari utara negara, rumah dari beberapa lawan utama di wilayah ini.
Partai Gabon Demokrat (PDB) Bongo dalam pemilu Desember memenangkan lebih dari 100 dari 120 kursi parlemen, meskipun jumlah pemilih nyaris 35 persen.
Para pengamat dan wartawan telah berspekulasi mengenai apakah Bongo akan mengangkat kembali Biyoghe Mba, yang mulai berpemerintahan pada Juli 2009 setelah ayah Bongo Omar meninggal
tahun itu sesudah 41 tahun memimpin negara Afrika barat itu.
Setelah Ali Bongo terpilih untuk menggantikan ayahnya pada Oktober 2009, ia kembali mengangkat Biyoghe Mba sebagai perdana menteri. (tp)

Rasisme Di AS Giring Rencana Pembunuhan Obama

Salah seorang pemimpin gerakan muslim kulit hitam, Nation of Islam, Lousi Farrakhan menuduh tindak rasisme di Amerika Serikat (AS) telah menciptakan sebuah iklim politik negatif. Kondisi itu mengakibatkan adanya upaya pembunuhan terhadap Presiden Barrack Obama.
"Presiden kita mendapat kritik lebih dari pendahulunya karena faktor ras. Apakah anda pikir kalangan itu tidak cukup jahat untuk merencanakan sebuah pembunuhan terhadap saudara kita," kata dia saat memberikan pidato dalam acara Savior's Day seperti dikutip dailymail.co.uk, Selasa (28/2).
Menurut Farrakhan, upaya pembunuhan tersebut akan melahirkan "kambing hitam" yang akan menanggung kesalahan atas konspirasi besar. "Saya percaya, mereka ingin seorang muslim untuk membunuh Presiden Obama," ketusnya.
Farrakhan mengatakan ada sejumlah pihak yang tidak menyukai masuknya pria kulit hitam di gedung putih. Ia pun secara terang-terangan menunjuk satu pihak, yakni Partai Republik. "Mereka menyebut Obama seorang yang rasis, anti semit, sosialis, komunis, alien, dan teroris," ungkap dia.
Menurutnya, Obama telah membuat mereka kesal. Sementara Partai Republik menghendaki ada sosok lain yang akan mengganti Obama yang pasti dari kalangan kulit putih. Mereka lalu mengatakan berkali-kali bahwa Obama adalah seorang muslim. "Nah, Presiden mari bergabung bersama kami, sebab ada banyak hal yang perlu dilakukan," kata dia.
Farrakhan juga sempat membahas sedikit Soal tragedi 9/11. Menurutnya, tragedi itu bukanlah hasil dari serangan teroris melainkan sebuah konspirasi pemerintah Amerika.

Kriminalitas Meningkat, Ini Faktor Penyebabnya Versi IPW

tindak kejahatan kian marah akhir-akhir ini.ketua presidium indonesia police watch (IPW),neta s Pane mengungkapkan sejumlah faaktor yang membuat angka kriminalitas semakin merajalela.
Menurut Neta, menghilangnya patroli polisi, baik menggunakan mobil maupun motor, menjadi penyebab utamanya. Padahal, jelas dia, jika patroli tersebut rutin dilakukan petugas kepolisian, maka pelaku kejahatan akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.

Menurut Neta, menghilangnya patroli polisi, baik menggunakan mobil maupun motor, menjadi penyebab utamanya. Padahal, jelas dia, jika patroli tersebut rutin dilakukan petugas kepolisian, maka pelaku kejahatan akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.

“Karena itu menghilang, sehingga membuat peluang tindak kejahatan menjadi meningkat,” ungkapnya, Ahad (15/1). Dalam penyebab pertama saja, Pane menyebut masih terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan kepolisian. Itu terkait pembelian mobil dengan jenis Ford yang digunakan berpatroli. Namun sayangnya, kata dia, kendati kendaraan tersebut masuk kedalam kategori mobil mewah, namun saat ini sudah banyak mengalami kerusakan.

Kerusakan itu, menurut Pane disebakkan oleh minimnya jatah bensin yang diberikan, yakni hanya 10 liter per hari dengan jenis pertamax. “Nah karena saking minimnya, para petugas mengganti bahan bakarnya yang awalnya pertamax menjadi premium. Itulah yang membuat mobil itu menjadi cepat rusak,” ujarnya.

Pihaknya meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut hal tersebut. Karena pihaknya menduga ada kejanggalan yang akhirnya membawa Ford sebagai mobil dinas. “Seharusnya kan cuma dengan jenis city car saja,” ujarnya. Minimnya bengkel khusus yang menangani jenis mobil itu, kata dia, membuat kerusakan yang terjadi menjadi berkepanjangan.

Posisi Marzuki Ibarat Koin Mata Uang

Langkah berani Ketua DPR Marzuki Alie dengan memberi surat peringatan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh berujung kontroversi. Ada yang memuja, ada pula yang mengkritiknya. Marzuki seperti dalam posisi koin mata uang.
Kejutan akhir pekan lalu dihadirkan Ketua DPR Marzuki Alie dengan memberi surat peringatan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh. Fenomena langka dalam relasi pimpinan lembaga negara dengan Sekretariat Jenderal (Setjen).
"Itu peringatan keras kepada Bu Sekjen, pertimbangan beliau eselon IA, pejabat tertinggi membawahi supporting system," kata Marzuki di ruang kerjanya, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1/2012).
Namun, Surat Peringatan (SP) yang diklaim telah dibicarakan dengan empat pimpinan DPR lainnya, berbuah kontroversi. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyayangkan langkah Marzuki Alie yang menimpakan kesalahan ke Sekjen DPR.
"Saya menghormati ketua (Marzuki Alie, red), tapi saya harus mengatakan tidak semua kesalahan ada pada Sekjen (Nining)," ujar Priyo saat ditemui usai membuka Diklat Ormas MKGR, di Jakarta (14/1/2012).
Dalam sebuah proyek, kata Priyo, Sekjen DPR selalu mengusulkan kepada pimpinan DPR melalui mekanisme baku yakni ke Badan Urusan rumah Tangga (BURT). Oleh karena itu, bagi Priyo, tidak mungkin Nining tak melaporkan proyek tersebut.
Di dalam UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) pasal 133 memang disebutkan BURT merupakan alat kelengkapan yang menetapkan kebijakan kerumahtangaan DPR.
BURT juga melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal (Sekjen) dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR. Di pasal sebelumnya (pasal 132) disebutkan, Pimpinan BURT terdiri atas satu orang ketua yang dijabat oleh Ketua DPR.
Keraguan publik tentang ketidaktahuan Marzuki Alie dalam proyek renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) memang memiliki argumentasi yang rasional. "Menurut saya, kekagetan Marzuki Alie, dan ancaman kepada Sekjen untuk memecatnya hanya sebuah sandiwara di depan publik," kata Koordinator Tim Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafy dalam siaran pers.
Menurut Ucok, renovasi ruang banggar bisa dianggap sebagai program dan anggaran illegal karena sekjen tidak melaporkan kepada ketua BURT. Oleh karenanya, jika renovasi ruang banggar sudah dilaporkan Sekjen DPR kepada Ketua BURT, berarti publik mempertanyakan kinerja Marzuki Alie yang tidak melakukan cek and ricek terhadap renovasi gedung baru banggar ini.
Secara teoritis, Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.
Sebagai unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara, tugas Sekretariat Jenderal DPR RI yakni di antaranya memberikan bantuan teknis, bantuan administratif serta bantuan keahlian kepada DPR RI.
Ketua DPR Marzuki Alie, sebelum bertolak ke Afrika dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden PAN Africa Parlemen, Sabtu (14/1/2011) berjanji sepulang dari lawatan ke luar negeri akan melaporkan indikasi korupsi pihak kesekjenan DPR. "Saya tidak main-main, sepulang dar Afrika, saya akan datangi KPK," kata Marzuki kepada wartawan.
Marzuki mengaku memiliki indikasi kecurangan yang dilakukan jajaran kesekjenan DPR terkait proyek yang dilakukan di lingkungan DPR terutama dalam pengaturan tender. “Indikasi-indikasi ini saya harapkan bisa ditelusuri KPK," harap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.
Posisi Marzuki Alie saat ini ibarat koin mata uang. Satu sisi dirinya dipuja, sisi lain dicurigai berupaya cuci tangan dalam kontroversi renovasi ruang Banggar DPR. Lankah Marzuki Alie yang akan melapor ke KPK diharapkan mampu mengurai kontroversi renovasi ruang Banggar DPR yang memang terlihat masih banyak masalah. [mdr]